Miris, Menteri Agama Enggan Tanggapi Fatwa MUI Soal Ahok - Assalamualaikum, apa kabar Sobat pembaca MUSLIM ISLAM , Kami harap kabar Sobat baik-baik saja dan selalu dalam lindunganNYA, Amin. Oya hari ini Muslim Islam akan mengupas informasi berjudul Miris, Menteri Agama Enggan Tanggapi Fatwa MUI Soal Ahok, Tulisan kali ini kami masukkan dalam tag atau label Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Fenomena, Artikel Hidayah, Artikel Islam, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Kajian, Artikel Khasanah, Artikel Muslim, Artikel Ragam, Semoga saja uraian kami ini dapat menambah informasi untuk Sobat pembaca semuanya, baiklah, biar tidak terlalu lama, yuk langsung disimak saja.

Judul : Miris, Menteri Agama Enggan Tanggapi Fatwa MUI Soal Ahok
link : Miris, Menteri Agama Enggan Tanggapi Fatwa MUI Soal Ahok

Miris, Menteri Agama Enggan Tanggapi Fatwa MUI Soal Ahok

Jurnalmuslim.com - Menteri Agama Lukman Hakim menolak berkomentar mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fatwa MUI dianggap memicu aksi besar pada 4 November lalu.

"Mohon maaf saya tentu tidak masuk ke wilayah seperti itu, saya bukan ahli agama, saya bukan ulama, saya umara," kata Lukman saat ditemui usai menghadiri Munas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (8/11).

Lukman mengatakan, pihak yang berwenang membicarakan fatwa MUI adalah ahli agama atau para ulama. Sebagai Menteri Agama, Lukman mengatakan, dirinya hanya sekadar memfasilitasi kehidupan keagamaan agar berjalan dengan baik.

"Tapi apakah itu penafsiran yang seperti apa, apakah yang benar atau yang apa dan seterusnya, itu para ahli, para ulama yang nanti akan menjelaskan," kata Lukman.

MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah menistakan agama. Saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dan dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. MUI menilai pernyataan Ahok merupakan penghinaan terhadap Alquran dan ulama.

Lukman meminta kepada semua pihak untuk menunggu hasil pengungkapan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok oleh aparat penegak hukum. Saat ini kepolisian tengah menindaklanjuti proses penyelidikan perkara.

"Sebaiknya kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penegak hukum," kata Lukman.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, sebagai negara hukum, proses penanganan perkara merupakan tugas aparat penegak hukum. Pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang berhak memutus sengketa perkara.

"Jadi sebaiknya semua kita sabar menunggu sambil terus mengamati, mengikuti bagaimana proses ini terjadi," ujarnya.

Lukman menyatakan harus membatasi diri untuk tidak mengomentari sebuah perkara yang sedang dalam proses hukum. Dia menyerahkan pada pihak kepolisian yang saat ini sedang melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama.

Kepolisian berencana melakukan gelar perkara secara terbuka terhadap kasus yang menjerat Ahok karena menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Gelar perkara terbuka merupakan suatu yang baru dan pertama kali dilakukan.

Dalam gelar perkara, semua barang bukti, keterangan pihak terkait, dan bukti lainnya dibicarakan secara bersama. Usai gelar perkara, polisi kemudian memutuskan apakah Ahok ditetapkan sebagai tersangka atau dihentikan proses penyelidikannya. Karena itu, biasanya proses gelar perkara diadakan secara tertutup. (rel/gil)

Terima kasih Sobat sudah berkenan membaca :