FDS Jadi Polemik, JAM PMII: Mendikbud Harus Beri Solusi Terbaik, Bukan Bikin Gaduh - Assalamualaikum, apa kabar Sobat pembaca MUSLIM ISLAM , Kami harap kabar Sobat baik-baik saja dan selalu dalam lindunganNYA, Amin. Oya hari ini Muslim Islam akan mengupas informasi berjudul FDS Jadi Polemik, JAM PMII: Mendikbud Harus Beri Solusi Terbaik, Bukan Bikin Gaduh, Tulisan kali ini kami masukkan dalam tag atau label Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Fenomena, Artikel Islam, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Muslim, Artikel Portal Berita Islam, Artikel Ragam, Semoga saja uraian kami ini dapat menambah informasi untuk Sobat pembaca semuanya, baiklah, biar tidak terlalu lama, yuk langsung disimak saja.

Judul : FDS Jadi Polemik, JAM PMII: Mendikbud Harus Beri Solusi Terbaik, Bukan Bikin Gaduh
link : FDS Jadi Polemik, JAM PMII: Mendikbud Harus Beri Solusi Terbaik, Bukan Bikin Gaduh

FDS Jadi Polemik, JAM PMII: Mendikbud Harus Beri Solusi Terbaik, Bukan Bikin Gaduh

Permendikbud No 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah senyatanya telah menimbulkan polemik sosial khususnya di akar rumput, yang hampir 80 persen warga Nahdlatul Ulama.

Terkait kebijakan tersebut, jika terus dipaksakan akan menyulut konflik sosial-akademik dan korbannya adalah orang-orang NU yang mayoritas selama ini mengelola dan melestarikan Madrasah Diniyah (Madin), Pesantren dan lembaga pendidikan lain yang berorientasi pada pengayaan watak dan spiritualitas anak didik.

Dilansir jagatngopi.com, selama ini pengelolaan Madin sudah berjalan dengan baik, sekalipun banyak kekurangan, lebih pada peningkatan skil manajemen guru dan pengelola.

Tapi dalam konteks out put, Madin sudah banyak menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal bahkan tidak sedikit yang menjadi tokoh nasional.

Menyoal polemik hari sekolah, atau yang lebih popular disebut FDS mendorong Koordinator Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII) H. Adhe Bagus Said angkat bicara.

Dalam keterangannnya Adhe menyatakan bahwa perkembangan FDS yang terkesan dipaksakan oleh Mendikbud justru menimbulkan kecurigaan yang besar, sebenarnya kalau kebijakan FDS dibatalkan kegaduhan dan kekawatiran sebagian besar rakyat Indonesia bisa terselesaikan.

“Sekali lagi kami minta ke bapak Presiden untuk segera membatalkan FDS karena jauh lebih besar madhorot nya dari pada manfaatnya, sebenarnya Pak Muhadjir juga tidak perlu malu untuk membatalkan kebijakanya toh tidak dirugikan dan tetap bisa jadi Menteri, ingat tugas Pak Menteri itu mengayomi memberikan kebijakan dan solusi yang terbaik bukan bikin gaduh dan meresahkan Rakyat”. Tegas Adhe.

Menurut Adhe Bagus Said yang juga Ketua Forum Silaturrahim Santri NUsantara (FORSISNU) Kalau kebijakan ini masih terus dipaksakan dan di teruskan kami kawatir akan terjadi perlawanan yang sulit dibendung dari Masyarakat, kami minta Kepada Presiden jika kebijakan FDS diteruskan maka JAM PMII merekomendasikan untuk segera saja mengganti Mendikbud alias di reshufle.

“Jika memaksa terus ganti saja sama orang yang memahami betul sejarah berdirinya Bangsa Indonesia yang tidak lepas dari peran santri dengan laskar-laskar pemuda santri yang lahir dari pesantren dan madrasah diniyah (Madin) yang menjadi cikal bakal model Pendidikan di Indonesia”. Lanjut Adhe yang juga salah satu pengurus pesantren di Cipulus Purwakarta ini.

Bagi Adhe penolakan FDS yang terus menggelinding dan didukung oleh sekian banyak rakyat menunjukkan bahwa ini bukan sekedar urusan NU tapi menjadi persoalan bangsa dan rakyatnya.

NU memang punya sejarah panjang dan punya peran sangat penting dalam perjalanan bangsa ini.

Penolakan atas FDS oleh NU adalah hal yang wajar karena merugikan bahkan akan banyak mematikan Madrasyah-Madrasyah Diniyyah (Madin) di seluruh Indonesia.

Pada bagian akhir Adhe memintak kepada Bapak Presiden RI untuk melakukan langkah-langkah taktis-strategis sebelum protes masyarakat melebar lebih luas.

“Saya kira Presiden Jokowi harus segera turun tangan danmemerintahkan Mendikbud untuksegera mencabut Permendikbud no 23 tahun 2017 dan sekaligus membatalkan FDS kalau Mendikbud menolak ya harus diganti. Jika terus berlanjut justru membahayakan posisi Jokowi dihadapan Rakyat”. Pungkasnya (jagadngopi/arrahmah)

Terima kasih Sobat sudah berkenan membaca :