Silaturahim Ke Sidogiri, Mendikbud Muhadjir Terima 3000 Tanda Tangan Tolak FDS - Assalamualaikum, apa kabar Sobat pembaca MUSLIM ISLAM , Kami harap kabar Sobat baik-baik saja dan selalu dalam lindunganNYA, Amin. Oya hari ini Muslim Islam akan mengupas informasi berjudul Silaturahim Ke Sidogiri, Mendikbud Muhadjir Terima 3000 Tanda Tangan Tolak FDS, Tulisan kali ini kami masukkan dalam tag atau label Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Fenomena, Artikel Islam, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Muslim, Artikel Portal Berita Islam, Artikel Ragam, Semoga saja uraian kami ini dapat menambah informasi untuk Sobat pembaca semuanya, baiklah, biar tidak terlalu lama, yuk langsung disimak saja.

Judul : Silaturahim Ke Sidogiri, Mendikbud Muhadjir Terima 3000 Tanda Tangan Tolak FDS
link : Silaturahim Ke Sidogiri, Mendikbud Muhadjir Terima 3000 Tanda Tangan Tolak FDS

Silaturahim Ke Sidogiri, Mendikbud Muhadjir Terima 3000 Tanda Tangan Tolak FDS

PENDIDIKAN, ARRAHMAH.CO.ID - Mendikbud Muhadjir Effendy, Jumat (30/6/2017) silaturahim ke Pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Di pesantren yang usianya hampir tiga abad ini, Mendikbud diterima pimpinan pondok pesantren Sidogiri KH Nawawi Abdul Jalil, jajaran pengurus, ustadz dan pengurus alumni.

Seperti kunjungannya ke sejumlah pesantren lain, di PP Sidogiri Mendikbud Muhadjir menegaskan bahwa ia hanya silaturahim, tidak ada agenda penting, apalagi menjelaskan soal program penguatan karakter (PPK) meski PP Sidogiri diketahui merupakan salah satu pesantren yang paling awal menolak program Full Day School (FDS).

Awalnya suasana tampak akrab, dan semakin akrab ketika tahu bahwa saudara sepupu Mendikbud, Waskito ternyata menikah dengan keluarga Sidogiri.

Tetapi, tiba-tiba dari pembicaraan yang gayeng itu, berubah menjadi serius ketika Ketua Alumni Sidogiri, Ahmad, mengatakan bahwa dirinya hendak menyampaikan petisi yang sudah ditandatangani 3000 orang dari kalangan madrasah diniyah, santri, Ormas untuk menolak PPK yang menurut istilah petisi itu disebut sebagai full day school.

Mendengar munculnya petisi ini, Mendikbud sempat terkaget, dan menyambut baik, berharap petisi yang hendak disampaikan bisa cepat sampai kepada pemerintah. Suasana kian serius, apalagi dalam kesempatan itu terjadi dialog cukup terbuka terkait PPK yang digagas pemerintah. Banyak pertanyaan kritis disampaikan ke Mendikbud Muhadjir Effendy.

Salah seorang yang hadir menyampaikan secara terbuka, bahwa, PPK (yang mereka istilahkan FDS red.) dikhawatirkan akan mematikan Madrasah Diniyah (Madin). Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, ini bertolak dari masalah yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Program wajib Madin di Kabupaten Pasuruan, itu dasarnya Perda (Peraturan Bupati) No 21 tahun 2016, dan ternyata dinilai berdampak kurang baik, mematikan Madin karena sekolah sekolah justru menyelenggarakan Madin sendiri dengan cara mendatangkan guru atau ustadz dari luar.

Mendengar penjelasan bahwa sekolah menggelar Madin sendiri, mencari ustadz sendiri, Mendikbud tampak kaget. Menurut Muhadjir, kalau sampai sekolah menyelenggarakan Madin sendiri, itu salah.

“Itu salah. Sejak awal kita larang sekolah menyelenggarakan Madin sendiri. Sekolah harus bekerja sama dengan Madin yang ada di sekitarnya. Mengenai bentuk kerjasamanya sedang digodok tim Kemendikbud dengan tim Kemenag,” jelasnya.

Mendikbud sendiri baru tahu ada kesalahan seperti itu. Karena sebenarnya program wajib Madin di Kabupaten Pasuruan itu, termasuk yang dipakai referensi model PPK. “Kalau ada keluhan seperti ini, saya terima kasih atas infonya,” tambahnya.

Seperti diketahui, program wajib Madrasah Diniyah (Madin) bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Pasuruan sudah berjalan. Program ini sudah dilaksanakan tahun pelajaran 2016-2107. Kini sudah ada sekitar 122.726 lebih pelajar tingkat SD dan SMP melaksanakan wajib Madin.

Rinciannya, 118.036 pelajar SD atau tingkat dasar (Ula) dan 4.692 pelajar SMP atau tingkat menengah (Wustho). Para santri Madin ini belajar di 1.439 lembaga yang tersebar di 24 kecamatan.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir berkesempatan menjelaskan panjang lebar mengenai program PPK. Intinya adalah penguatan pendidikan karakter dan justru dengan itu yang terjadi penguatan madrasah diniyah.

Dari penjelasan Muhadjir, sejumlah pengurus PP Sidogiri antusias untuk menggelar dialog lanjutan yang kualitatif perihal apa itu PPK. Bahkan Mendikbud meminta Sidogiri berkenan menfasilitasi pertemuan dirinya dengan masyarakat luas untuk tabayun dan berdialog terkait pentingnya pelaksanaan program tersebut. Diskusi yang sempat berjalan serius itu, akhirnya kembali cair. Suasana semakin akrab, dan seperti biasa, acara silaturrahim kembali diwarnai guyonan-guyonan segar ala santri, apalagi ditambah dengan kabar dari anggota DPRD Pasuruan yang istrinya juga menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Mendikbud menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap para pengasuh PP Sidogiri yang terbuka, kritis dan langsung tabayun terhadap hal-hal penting menyangkut masa depan pendidikan kita. “Inilah barokah dari silaturahim, karena itu jangan sampai putus silaturrahim,” katanya sambil tersenyum. (duta.co/noor)

Terima kasih Sobat sudah berkenan membaca :