Alhamdulillah, Presiden Jokowi Batalkan Fullday School yang Digagas Menteri Muhadjir - Assalamualaikum, apa kabar Sobat pembaca MUSLIM ISLAM , Kami harap kabar Sobat baik-baik saja dan selalu dalam lindunganNYA, Amin. Oya hari ini Muslim Islam akan mengupas informasi berjudul Alhamdulillah, Presiden Jokowi Batalkan Fullday School yang Digagas Menteri Muhadjir, Tulisan kali ini kami masukkan dalam tag atau label Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Fenomena, Artikel Islam, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Muslim, Artikel Portal Berita Islam, Artikel Ragam, Semoga saja uraian kami ini dapat menambah informasi untuk Sobat pembaca semuanya, baiklah, biar tidak terlalu lama, yuk langsung disimak saja.

Judul : Alhamdulillah, Presiden Jokowi Batalkan Fullday School yang Digagas Menteri Muhadjir
link : Alhamdulillah, Presiden Jokowi Batalkan Fullday School yang Digagas Menteri Muhadjir

Alhamdulillah, Presiden Jokowi Batalkan Fullday School yang Digagas Menteri Muhadjir

Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan full day school (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

ARRAHMAH.CO.ID - Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan full day school (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Kyai Ma'ruf Amin dan Mendikbud, Muhadjir Effendy dalam Jumpa Pers, Pembatal Program Fullday School di Istana Negara. Senin, 19/06/2017.

Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Usai pertemuan, Ma'ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu, Dan akan ditingkatkan menjadi, Perpres." kata Ma'ruf Amin dilansir Kompas.com.

Kyai Ma'ruf juga menuturkan, dalam penataan regulasi tersebut, juga akan melibatkan banyak pihak. Selain melibatkan Kementerian terkait seperti Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, juga kan melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormasi Islam lainnya.

Aturan ini juga akan dilakukan penguatan posisi Madrasah Diniyah, yang diharapkan dapat membantu mendorong penangkalan paham-paham radikal. (http://ift.tt/2sGsFQT)

Terima kasih Sobat sudah berkenan membaca :