Kebijakan Ganjar Pranowo Versus Keputusan Ulama NU Soal Pabrik Semen di Rembang - Assalamualaikum, apa kabar Sobat pembaca MUSLIM ISLAM , Kami harap kabar Sobat baik-baik saja dan selalu dalam lindunganNYA, Amin. Oya hari ini Muslim Islam akan mengupas informasi berjudul Kebijakan Ganjar Pranowo Versus Keputusan Ulama NU Soal Pabrik Semen di Rembang, Tulisan kali ini kami masukkan dalam tag atau label Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Fenomena, Artikel Islam, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Muslim, Artikel Portal Berita Islam, Artikel Ragam, Semoga saja uraian kami ini dapat menambah informasi untuk Sobat pembaca semuanya, baiklah, biar tidak terlalu lama, yuk langsung disimak saja.

Judul : Kebijakan Ganjar Pranowo Versus Keputusan Ulama NU Soal Pabrik Semen di Rembang
link : Kebijakan Ganjar Pranowo Versus Keputusan Ulama NU Soal Pabrik Semen di Rembang

Kebijakan Ganjar Pranowo Versus Keputusan Ulama NU Soal Pabrik Semen di Rembang

Kebijakan Ganjar Pranowo Versus Keputusan Ulama NU

Oleh: Ubaidillah Achmad

ARRAHMAH.CO.ID - Dalam membaca amar keputusan Ulama melalui keputusan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, penulis diingatkan kepada keheranan penulis terhadap kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin kepada Semen Indonesia untuk beroperasi di kawasan Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang. Padahal jelas dengan adanya industri ini akan mematikan usaha petani menghidupkan reproduksi pertanian dan peternakan sebagai rahim perekonomian bangsa Indonesia.

Secara logis, jika rahim bangsa indonesia terganggu untuk reproduksi, maka tentu akan mengganggu reproduksi perekonomian bangsa indonesia yang bersumber dari hasil pertanian. Hal ini akan menjadi ironi bangsa Indonesia, bahwa sebuah bangsa yang ditopang oleh kawasan kelautan yang luas dan kawasan pertanian yang subur dan luas, justru telah mengimpor hasil pertanian. Tentu saja, karena olah kita yang mengabaikan lahan pertanian. Contoh mengabaikan kawasan kars di pegunungan kendeng utara letaknya di Rembang yang akan menjadi kawasan industri semen indonesia.

Tentu saja, publik atau rakyat Indonesia dikejutkan oleh kebijakan gubernur jawa tengah yang sangat berani melawan titah kawasan masayarakat Rembang, yang selama ini dikenal menjadi kawasan pertanian. Masyarakat Rembang selama ini sudah cukup bahagia dengan kebudayaan, keragaman dan keberagamaannya yang didasarkan pada tradisi pesantren yang sangat menyejarah di Indonesia.

Ulama NU: Menolak Kapitalisme

Sebuah keputusan yang bijak, telah diambil oleh PWNU Jateng, bahwa agar pemerintah di tingkat pusat maupun daerah tidak mengizinkan pendirian toko modern yang berdampak negatif terhadap eksistensi warung tradisional maupun toko kelontong. Keputusan ini disampaikan melalui forum musyawarah hukum Islam yang diikuti semua Pengurus Cabang NU dan perwakilan pondok pesantren se-Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al-Asnawi Kabupaten Magelang, Senin (5/12/16).

Kebijakan tersebut telah menunjukkan, bahwa para Ulama NU memahami perkembangan ekonomi rakyat atau pedagang yang menggunakan modal kecil berhadapan dengan toko-toko modern, tentu akan berdampak pada kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Artinya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini, dalam jangka panjang akan mengakibatkan terjadinya monopoli ekonomi yang hanya dikuasai kaum borjuis yang berjumlah sangat sedikit.

Sebuah langkah strategis Para Ulama Nahdlatul Ulama (NU), telah mengeluarkan revolusi gerakan anti kapitalisme global, karena dengan keberadaan toko-toko modern yang menggunakan konsep waralaba atau franchise akan berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat. Langkah ini, telah menunjukkan komitmen NU sejak awal berdiri selain untuk menciptakan Islam rahmatan lil'alamiin dan Islam Nisantara, juga yang tidak kalah penting adalah untuk mengadvokasi kepentingan ekonomi rakyat yang berorientasi pada kebaikan rakyat dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang telah diamanatkan Pancasila dan UUD 45.

Alasan Hukum yang dijadikan dasar para Ulama dari organisasi NU ini, bersumber dari kesepakatan fatwa para Ulama (Ijma), bahwa pemerintah haram memberikan izin usaha ritel modern yang diduga kuat akan berdampak negatif terhadap pedagang tradisional. Karenanya, forum bahtsul masail NU Jawa Tengah, meminta kepada pemerintah supaya meninjau ulang dan mencabut izin usaha yang sudah dikeluarkan apabila mengakibatkan kerugian terhadap usaha kecil dan menengah.

Selain itu, para Ulama juga menegaskan, bahwa keputusan pemerintah harus berpijak kepada kepentingan rakyat. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam, yang selalu dibacakan kepada para santri di pesantren, "tasharruful imam manuthun bil mashlahatir ra’iyyah." Artinya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mengacu pada kemaslakhatan Umat.

Kaidah ini menguatkan larangan pemberian izin kepada sistem perdagangan yang membunuh usaha kecil dan menengah. Ada kaidah lain, yang juga menjadi dasar para Ulama, yaitu adldlarar yuzalu. Artinya, kerusakan harus dihilangkan (segera .... terj. penulis). Hal yang sama, yang harus dilakukan pemerintah, adalah mencabut kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan pemerintah.

Semarang, 09/12/2016
Ubaidillah Achmad, Penulis Suluk Kiai Cebolek dan Islam Geger Kendeng, Khadim Majlis Kongkow As Syuffah Sidorejo Pamotan Rembang, Dosen UIN Walisongo Semarang.

Terima kasih Sobat sudah berkenan membaca :