Mantan Ketua KPK: 'Memilih karena Faktor Agama itu Demokratis' - Assalamualaikum, apa kabar Sobat pembaca MUSLIM ISLAM , Kami harap kabar Sobat baik-baik saja dan selalu dalam lindunganNYA, Amin. Oya hari ini Muslim Islam akan mengupas informasi berjudul Mantan Ketua KPK: 'Memilih karena Faktor Agama itu Demokratis', Tulisan kali ini kami masukkan dalam tag atau label Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Fenomena, Artikel Hidayah, Artikel Islam, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Kajian, Artikel Khasanah, Artikel Muslim, Artikel Ragam, Semoga saja uraian kami ini dapat menambah informasi untuk Sobat pembaca semuanya, baiklah, biar tidak terlalu lama, yuk langsung disimak saja.

Judul : Mantan Ketua KPK: 'Memilih karena Faktor Agama itu Demokratis'
link : Mantan Ketua KPK: 'Memilih karena Faktor Agama itu Demokratis'

Mantan Ketua KPK: 'Memilih karena Faktor Agama itu Demokratis'

Jurnalmuslim.com - Menguatnya isu suku agama rasa dan antargologan (SARA) dalam pemilihan Gubernur DKI tak luput dari perhatian Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Advokasi, Busyro Muqqodas. Menurutnya bukan masalah ketika seseorang memilih pemimpin dari sisi agama.

Bahkan mantan Ketua KPK tersebut sempat mengutip pernyataan pengamat ekonomi Kwie Kian Gie. "SARA itu pengertiannya apa? Batasannya bagaimana? Kwie Kian Gie bilang kalau ada masyarakat Islam memilih karena faktor agama itu bukan sara. Tapi demokratis," ujar Busyro saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Yogyakarta, Rabu (5/10).

Add caption

Ia menilai apa yang disampaikan oleh pengamat berdarah Cina itu perlu diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya Kwie Kian Gie merupakan warga keturunan Cina yang rasional dan peduli terhadap masyarakat.

Busro bahkan meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap isu SARA yang sering digembar-gemborkan menjelang Pilkada akhir-akhir ini. Lantaran isu tersebut dapat dijadikan kekuatan oleh pihak tertentu untuk memukul pihak lain. Caranya dengan menggunakan media untuk membius masyarakat. Sehingga masyarakat berpikir bahwa pilihan karena faktor agama merupakan ranah sara yang tidak dibenarkan.

"Membius masyarakat dengan media ini yang dinamakan hegemoni. Jangan sampai terjebak dalam hegemoni yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Meski demikian, ahli hukum UII tersebut menjelaskan, pada dasarnya menjelek-jelekkan keyakinan seseorang tidak pernah dibenarkan oleh agama manapun. Begitu pula Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak menjelek-jelekkan pemeluk agama lain. Jika ke depannya ditemukan pelanggaran Pilkada yang bersifat SARA, Busro mengatakan, hal tersebut akan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (republika)

Terima kasih Sobat sudah berkenan membaca :